Kebijakan Pengurangan Pupuk Banyak Menuai Kritikan, Mentan Akan Mengkaji Ulang

  • Whatsapp
Anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto.(Foto: Yudhie).

SURABAYA – OnlineNews | Usai menemui Menteri Pertanian,  Syahrul Yasin Limpo, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Rohani Siswanto menyimpulkan, dasar Kementan memangkas jatah pupuk bersubsidi merupakan hasil input dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kabupaten/kota di Jatim pada 19 Desember 2019 lalu.

”Dari RDKK dari Dinas Pertanian Jatim alokasi pupuk yang ada sebesar 2,9 juta. Namun yang masuk ke Kementan ada 1,3 juta,” jelasnya, Selasa (11/02/2020).

Muat Lebih

Rohani mengatakan, dengan melihat provinsi lain, pemotongan subsidi pupuk untuk Jawa Tengah sebesar 24 persen dan Jawa Barat mencapai 45 persen.

“Jatim yang paling tinggi yaitu 55 persen. Jika Mentan mengurangi subsidi pupuk berdasarkan RDKK tentunya sangat tidak memuaskan,” ujarnya.

Politisi asal Partai Gerindra tersebut mempertanyakan, surat Gubernur Jatim tertanggal 20 Januari 2020, tentang keberadaan cadangan pupuk sebesar 10 persen, dimana jumlah tersebut untuk mendistribusikannya membutuhkan otorisasi dari Kementan.

Rohani menyatakan, secara umum pengurangan pupuk tidak banyak, tetapi yang merasakan dampaknya itu Jatim.  Hal itu terbukti di beberapa daerah petani menggelar demo penolakan pengurangan subsidi pupuk tersebut.

“Jangan sampai penurunan pupuk tersebut ada kepentingan politik, mengingat Mentan dari luar Jatim,” sambungnya.

Ditambahkan Rohani, pihaknya menyambut baik, keputusan Kementan untuk mengevaluasi terkait pengurangan pupuk subsidi tersebut, termasuk merevisi Permentan No 1 Tahun 2020.

“Kami tekankan, akibat Permentan tersebut Jatim paling terkena dampaknya,” tandasnya. (Yudhie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *