Diberi Waktu Dua Tahun, Jokowi Diminta Memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja

  • Whatsapp

TANGGAL 3 Juni 2016, melalui Mendagri, Presiden Joko Widodo membatalkan 3.143 Peraturan Daerah termasuk Peraturan Kepala Daerah, yang menghambat investasi.

Sementara ketika Jokowi membentuk undang-undang Cipta Kerja dia diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam masa sisa kekuasaannya UU tersebut untuk direvisi.

Muat Lebih

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan.

“Pemerintahan Jokowi harus gerak cepat menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, jika tidak bahaya,” kata Yusril Ihza Mahendra, di media nasional, Sabtu 27-11-2021 silam.

UU Cipta Kerja diputus putusan MK pada hari Kamis (25/11/2021). Dalam putusan MK tersebut, menurut Yusril jika dalam dua tahun UU tersebut tidak diperbaiki, UU itu otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK juga menyatakan, jika dalam dua tahun tidak diperbaiki, semua UU yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja itu otomatis berlaku kembali.

“Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum,” jelas Yusril Ihza Mahendra.

Putusan MK juga melarang pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana terhadap UU Cipta Kerja selain yang sudah ada. MK melarang pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja, selama UU itu belum diperbaiki. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *