Bukti Kubu Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung, Anggota DPRD Gunungkidul H. Suyanto, SE Ajak Kader Demokrat Solid Rapatkan Barisan

  • Whatsapp

GUNUNGKIDUL-Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI, Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang telah masuk dalam tahapan pembuktian dokumen, Kamis, (16/09/2021).

Melihat perkembangan yang ada, Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Partai Demokrat, H. Suyanto, SE mengajak para kader untuk solid rapatkan barisan serta meminta kepada segenap kader Demokrat khususnya Gunungkidul dan se Indonesia pada umumnya agar tetap serta setia pada Partai Demokrat dibawah nahkoda AHY.

Muat Lebih

Lebih lanjut disampaikan Suyanto, melihat bukti yang diberikan Moeldoko di Pengadilan tidak nyambung merupakan suatu rekayasa politik yang dipaksakan.

“Kami mengajak kepada segenap kader Demokrat untuk solid dan merapatkan barisan dibawah kepemimpinan AHY. Kita lihat saja, kebenaran pasti akan menang dan masyarakat Indonesia akan menilai hasil dari kebohongan yang dipertontonkan kubu Moeldoko,” ungkapnya.

Diketahui, dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum, sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang illegal dan inkonstitusional.

Paska persidangan di Pengadilan TUN Jakarta Kamis, (16/09/2021), sebagai Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan, setiap upaya menggugat Keputusan Negara harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang harus diakui Negara. Fakta sidang berkata lain, menurut Heru dalil-dalil gugatan pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara Surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deliserdang”, tegas Heru.

Senada dengan Heru, Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang turut menyaksikan langsung persidangan menegaskan bahwa pihak Moeldoko tidak dapat menyajikan 2 bukti utama.

“Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; Satu, Dasar Hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, Siapa dan Berapa Pemilik Suara Sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !“ ungkap Hinca Panjaitan.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI ini menilai, bahwa hingga saat ini proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional. Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti dalam persidangan.

Diketahui, tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan Bukti Tambahan dan Saksi Fakta dari Pihak Moeldoko yang di agendakan pada tanggal 23 September 2021 mendatang.

Sebelumnya pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono. (Agus SW)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *