JAKARTA | Sosok Jaksa Agung kedepan sebaiknya dari kalangan internal yang profesional dan proporsional, dan pernah mengikuti pendidikan sebagai jaksa penuntut, terlepas apakah masih aktif atau yang telah pensiun atau purnabakti, namun tidak berlatar politik, alasannya rawan kepentingan.
Demikian tanggapan mantan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, di Jakarta, Senin (05/08/2019).
“Nah sekarang bagaimana mencari yang profesional, namanya saja Jaksa Agung profesional dan proporsional, berarti dia seorang jaksa. Kalau dia seorang jaksa dia harus mempunyai sertifikat pembentukan jaksa atau mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Kalau eksternal tidak mempunyai sertifikat pendidikan jaksa,” ujar dia.
Andhi yang hadir di acara silahturahmi Keluarga Besar Purna Adhyaksa pada Sabtu, 3 Agustus 2019 itu juga menekankan jika berangkat dari institusi Kejaksaan, lembaga ini dinilai sangat strategis di Republik ini, terutama dalam penegakan hukum. Pasalnya, di dalam Integrated criminal justice atau sistem peradilan pidana yang mengatur penegakan hukum pidana, kejaksaan letaknya di tengah antara penyidik, penuntut umum dan hakim.
“Jadi disini sangat strategis, secara Internasional Kejaksaan punya asas dominus litis, atau asas pengendali penanganan perkara secara keseluruhan yang dikomandani Jaksa Agung, kemudian asas een en ondeelbaar, jaksa adalah satu dan tak terpisahkan, artinya jaksa yang paling senior dan junior pada dasarnya satu kesatuan yang tidak dipisahkan,” ungkap dia.
Dia menilai bahwa Jaksa yang betindak sebagai penununtut umum, dan tampil dipersidangan itu mencerminkan seorang Jaksa Agung. Makanya di Kejaksaan itu kata Andhi, tidak bisa berdiri sendiri karena menganut asas een en ondeelbaar tersebut.
“Jadi, jaksa kalau sidang itu sama dengan membawa nama Jaksa Agung, sebagai penuntut umum. Jaksa Agung itu penuntut umum tertinggi di Republik ini,” paparnya.
