Revolusi Mental : Deklarasi Tolak Bantuan

  • Whatsapp

GUNUNGKIDUL | Bantuan kemiskinan yang diterjemahkan menjadi bantuan untuk orang miskin muncul di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut ke pemerintahan Joko Widodo.

Bantuan langsung tunai (BLT) masa SBY, berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada kepemimpinan Jokowi. Berikutnya ada PKH (Program Keluarga Harapan). Kesemuanya merupakan produk Kementerian Sosial Republik Indonesia,  karena amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Muat Lebih

Selasa pagi, 06 Agustus 2019, bertempat di aula Kecamatan Gedangsari 30 perwakilan warga penerima PKH (seluruhnya ibu-ibu) menyampaikan aspirasi menolak bantuan kemiskinan,  disaksikan Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos.

Di depan Badingah, Camat Gedangsari, Martono Imam Santoso menjelaskan, deklarasi penolakan bantuan kemiskinan itu dilatarbelakangi budaya malu dan  solidaritas (kesetiakawanan).

Perwakilan 30 ibu-ibu penikmat PKH merasa tidak pantas menerima uluran tangan Pemerintah, ujar Camat Gedangsari,  karena telah mampu mandiri.

“Untuk itu bantuan PKH minta diberhentikan, dan PKH selanjutnya agar diberikan kepada warga yang lebih berhak menerima,” terang Imam Satoso, jelang  ibu-ibu gelar deklarasi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *