PALU, SULTENG-MEDIA ONLINENEWS.ID//Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi rutin bulanan di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026). Pertemuan yang dihadiri lengkap seluruh unsur pimpinan daerah tanpa perwakilan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penertiban pertambangan ilegal, pemberantasan narkoba, hingga antisipasi menghadapi bulan Ramadan dan potensi bencana alam.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol. Endi Sutendi, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjend TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kepala Kejati Sulteng Nuzul Rahmat, dan Ketua DPRD Provinsi H. Mohammad Arus Abdul Karim, menyampaikan hasil rapat kepada awak media usai pertemuan.
Rapat kali ini digelar secara bergilir dengan Kodam XXIII/Palaka Wira sebagai tuan rumah, sementara bulan depan giliran DPRD Provinsi yang akan menjadi penyelenggara. “Kami unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah hadir lengkap untuk membahas beberapa isu krusial dan mencari solusinya bersama,” ujar Gubernur Anwar Hafid membuka keterangan pers.
Terkait tambang emas di Poboya dan pertambangan tanpa izin di beberapa kabupaten, Forkopimda sepakat membentuk Satgas Penertiban dengan dua fokus utama. Pertama, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM mencadangkan sebagian arealnya—sekitar 240 hektare sesuai usulan masyarakat—untuk dimanfaatkan warga asli Poboya, Kota Palu. Kedua, solusi jangka pendek melalui skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang akan disampaikan langsung kepada Menteri ESDM.
“Satgas yang dibentuk akan diperkuat untuk melakukan sosialisasi serta penegakan hukum di lapangan. Pembahasan mencakup aspek pertambangan dan lingkungan dari hulu ke hilir,” tegas Anwar. Ia menambahkan, dalam diskusi, Ketua DPRD bahkan meminta jika pertambangan ini terbukti membahayakan masyarakat, pemerintah akan mengusulkan penutupan perusahaan tersebut. “Ini butuh kajian mendalam terkait dampaknya bagi 400 ribu warga Kota Palu,” jelasnya.
Forkopimda juga membahas intensifikasi penanganan peredaran narkoba yang kian masif di Sulawesi Tengah. Dalam waktu dekat akan digelar rapat terpadu melibatkan Badan Narkotika Nasional kabupaten dan provinsi untuk mengambil langkah besar dalam penindakan. “Kami membentuk tim terpadu untuk memberikan sinyal tegas bahwa ini adalah perang yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah melawan narkoba, melengkapi upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan aparat,” ujar Gubernur.
Persiapan menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri juga menjadi perhatian serius dengan membahas pengendalian inflasi dan antisipasi kelangkaan bahan pokok. “Beberapa langkah antisipatif telah disiapkan untuk mencegah kelangkaan kebutuhan pokok menjelang bulan suci,” katanya.
Terkait cuaca ekstrem yang belakangan melanda sejumlah wilayah, pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama di wilayah Parigi Moutong yang menjadi perhatian khusus.
Usai konferensi pers, seluruh pejabat Forkopimda meninggalkan lokasi pertemuan. Melalui pertemuan rutin bulanan yang digelar secara bergilir ini, Forkopimda Sulawesi Tengah senantiasa hadir memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Inilah peran serta fungsi forum koordinasi tertinggi di daerah, di mana seluruh unsur pimpinan dari eksekutif, legislatif, kepolisian, TNI, dan kejaksaan saling mengisi serta berkolaborasi memecahkan problema yang terjadi demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Sulawesi Tengah.Rif
