BOJONEGORO, JATIM – MEDIA ONLINENEWS.ID//Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Bojonegoro menggelar audiensi dengan pihak Kecamatan Kasiman, Selasa (07/10/2025), bertempat di Pendopo Kecamatan Kasiman. Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan tes pengisian perangkat desa yang akan digelar secara serentak oleh enam desa di wilayah Kecamatan Kasiman, yakni Desa Ngaglik, Batokan, Besah, Sekaran, Sidomukti, dan Kasiman, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (08/10/2025) di Pondok Pesantren Hibatullah, Desa Sambeng, mulai pukul 08.00 WIB.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Camat Kasiman Novita Sari, S.STP, M.PSDM, Edi selaku Kanit Intelkam Polsek Kasiman, serta Heri Rusdianto mewakili Danramil Kasiman.
Dalam sambutan awal, Forkopimcam Kasiman — baik dari unsur Kecamatan, Polsek, maupun Koramil — menyampaikan harapan agar pelaksanaan tes tulis pengisian perangkat desa pada Rabu (08/10/2025) dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. “Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar pelaksanaan besok berjalan tertib dan sesuai aturan,” ujar Camat Kasiman, disambut pernyataan senada dari perwakilan Polsek dan Koramil.
Setelah paparan dari Forkopimcam dan laporan dari masing-masing panitia pengisian perangkat desa, acara dilanjutkan dengan sesi audiensi yang berjalan cukup panas dan seru. Beberapa kali terjadi dialog sengit antara pihak panitia pengisian perangkat desa (TPPD), yang diwakili oleh Ripto (Ketua TPPD Sekaran), dengan Ketua IWOI DPD Bojonegoro beserta anggota.
Poin utama yang menjadi sorotan IWOI adalah ketiadaan pihak ketiga pembanding dalam pelaksanaan tes tulis. Tim IWOI mempertanyakan mengapa hanya STIESIA Surabaya yang ditunjuk sebagai pihak ketiga pelaksana, tanpa melibatkan kampus pembanding, sebagaimana lazimnya untuk menjamin objektivitas dan transparansi.
Menanggapi hal itu, Ripto menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mengajukan permohonan kerja sama kepada Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC) Surabaya, namun kampus tersebut menolak karena pada hari yang sama memiliki kegiatan lain.
Jawaban tersebut dinilai tidak memuaskan oleh perwakilan IWOI. Salah satu anggota IWOI, Irawan, menilai alasan tersebut tidak logis dan terkesan tidak serius.
> “Kalau memang kampus tersebut menolak, kenapa tidak segera mencari kampus lain sebagai pembanding? Banyak kampus lain yang berakreditasi baik dan bisa dilibatkan. Ini enam desa lho, masa tidak ada alternatif lain? Jangan-jangan sejak awal memang sudah direncanakan hanya menggunakan STIESIA,” ujar Irawan dalam forum audiensi tersebut.
Pihak panitia beralasan bahwa waktu pelaksanaan yang sudah terlalu dekat menjadi kendala untuk mencari kampus pembanding lain. Namun, jawaban tersebut kembali menuai kritik dari peserta audiensi yang menilai panitia kurang transparan dan tidak maksimal dalam menjamin keterbukaan pelaksanaan.
Audiensi yang berlangsung hingga siang hari itu akhirnya berakhir tanpa titik temu. Sejumlah anggota IWOI menilai masih terdapat banyak kejanggalan dalam proses persiapan tes pengisian perangkat desa tersebut.
Situasi ini, menurut IWOI, justru dapat memperkuat dugaan publik adanya ketidaktransparanan dalam pelaksanaan tes perangkat desa, terutama karena tidak adanya pihak ketiga pembanding sebagai elemen penting dalam menjaga integritas proses seleksi.
IWOI DPD Bojonegoro menegaskan akan terus mengawal proses ini dan mendorong agar pelaksanaan pengisian perangkat desa berjalan transparan, objektif, dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan publik serta menjamin keadilan bagi seluruh peserta tes.
(Redaksi/Tim)
