Korupsi dan Suap Tidak Berhenti: Nawacita Revolusi Mental Susah Terealisasi

  • Whatsapp

TAHUN 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani tujuh kasus korupsi maupun suap. Tahun 2022 hingga pertengahan Januari KPK melakukan OTT puluhan pejabat negara.

Kasus pada tahun 2021 yang dikumpulkan dari berbagai sumber tercatat: 1. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, 2. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin, 3. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, 4. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, 5. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, 6. Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, dan 7. Kepala Kantor Pajak Bantaeng Wawan Ridwan.

Muat Lebih

Memasuki awal Januari 2022 KPK Meng-OTT Puluhan Tersangka Korupsi dan langsung digelandan ke Gedung Merah Putih.

Tanggal 6 Januari 2022 KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu, 5 Januari 2022.

“Menetapkan 9 tersangka dalam perkara ini,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 6 Januari 2022, seperti dilansir Pikiran Rakyat.

Kesemblian tersangka tersebut diantaranya sebagai penerima suap yakni RE (Rahmat Effendi) Wali Kota Bekasi, MB, MY, WY, dan JL (penerima). Berikutnya tersangka sebagai pemberi adalah AA, LBM, SY, MS.

Tanggal 13 Januari 2022
KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek dan perizinan yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.
Selain Abdul Gafur, lima tersangka lainnya adalah Plt Sekretaris Daerah PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, dan pihak swasta Achmad Zudi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Mulyadi, Edi, dan Jusman diduga diperintahkan oleh Abdul Gofur untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU, sumber Kompas.com.

Tanggal 19 Januari 2022 KPK menetapkan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 2020-2022.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 2020-2022.

Keenamnya adalah MR (Bupati Langkat), ISK (Kepala Desa Balai Kasih), MSA (swasta), SC (swasta), IS (swasta) sebagai penerima dan MR (swasta) sebagai pemberi.

Tanggal 20 Januari 2022
Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), menyasar Kota Surabaya, Jawa Timur.

Tim penindakan KPK mengamankan hakim panitera di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan seorang pengacara. KPK juga menangkap seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menyatakan, penangkapan tersebut dilakukan KPK pada Kamis 20-1-2022 pagi.

“Informasi dari Ketua PN Surabaya, bahwa pagi sekitar pukul 05.00 – 05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya,” ujar Andi melalui keterangan tertulis.

Andi menuturkan, kedatangan KPK itu untuk membawa hakim Itong Isnaeni Hidayat dan Hamdan panitera pengganti.

Menurutnya KPK juga telah melakukan penggeledahan terhadap ruangan hakim yang ditangkap. Selain hakim dan panitera KPK juga menangkap seorang pengacara.

Hingga 20 Januari 2022 KPK menangkap 23 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nawacita revolusi mental yang digagas Jokowi berat terealisasi. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *