Yogyakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Tengah-DIY menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2021, Senin (23/03/2021) siang. Tema yang di usung dalam kegiatan adalah “Membangun Sejuta Rumah, Merubah Krisis Ekonomi Rakyat”.
Rangkaian acara diadakan di The Alana Hotel di wilayah Yogyakarta, mulai minggu malam dan berlangsung cukup meriah.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Kantor Wilayah VI, Bank Tabungan Negara Edward alimin syarief, Kepala Kantor BRI Cabang Yogyakarta Ary Juwono, pemimpin kelompok mikro Bank BPD DIY Nur Aeni, Kepala Kantor Bank Jateng, Wilayah Yogyakarta, dan Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah.
Ketua Apersi Jawa Tengah-DIY, Bayu Rama Djati mengatakan bahwa, belakangan ini beragam kebijakan ekonomi dilakukan pemerintah diantaranya dengan terbitnya Perpres No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta munculnya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.
Pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan Koprasi, antara lain dengan kebijakan restrukturisasi kredit dan insentif pajak. Lalu di bidang perumahan muncul Perpres No. 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), yang mengganti IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Selain itu muncul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur PPN nol persen, dan Permen ATR/BPN tentang Sertipikat Elektronik, sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan melonggarkan LTV untuk KPR bisa DP nol persen,” kata Bayu.
Dikatakan lebih lanjut, Anggota APERSI sebagai developer menjadi garda depan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) di sektor properti dan perumahan mendorong program PEN negara
sesuai instruksi Presiden. Bayu menganggap sektor properti memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDB.
Disamping itu menyerap tenaga kerja sektor properti juga merupakan sektor strategis dengan menggunakan hampir 90 % material lokal sektor properti juga memacu 175 industri lainnya bahkan mendorong pertumbuhan UMKM di sekitarnya sehingga menjaga iklim investasi yang mampu membangkitkan perekonomian nasional.
“Kami mendesak seluruh lembaga pemerintahan pusat hingga daerah melakukan relaksasi kebijakan bidang perumahan. Khususnya KPR bersubsidi agar konsisten mewujudkan PSR Tahun 2021 dengan tersedianya kuota subsidi tiap tahun. Setidaknya 250 ribu unit baik berupa KPR FLPP, SSB, BP2BT, TAPERA yang mencukupi untuk memenuhi Program Sejuta Rumah. Jumlah kuota ini pernah hilang sejak tahun 2019,” ujarnya.
Bayu menambahkan, pengembang rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang banyak membutuhkan rumah justru merasa kurang mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah. Misalnya kebijakan harga rumah yang tidak rasional karena tidak ada kenaikan harga tahun 2021, padahal beberapa harga bahan bangunan naik.
Pihaknya pun juga berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah diantaranya penundaan pemakain aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).
“Karena sering down aplikasi ini dianggap sering memperlambat proses yang mengganggu perputaran keuangan developer,” tambahnya.
Sementara, dalam menghadapi Krisis pada masa pandemi diperlukan strategi yang tepat dan di dukung dengan regulasi yang memudahkan pengembang, baik itu dari sektor pembiayaan (perbankan) dan juga sector perijinan.
Terpisah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DI Yogyakarta Tri Satiyana mewakili Gubernur DIY mengatakan bahwa, pihak Pemda DIY bakal memberikan dukungan bagi pelaku properti terutama dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat menengah ke bawah.
Rakerda Apersi yang digelar menurutnya merupakan suntikan semangat baru baru bagi pelaku properti, yang selama ini cukup terdampak adanya pandemi COVID-19.
“Kami harap apersi tetap semangat, Pemda siap mensuport dengan cara mempermudah regulasi sehingga kegiatan properti mampu menarik gerbong perekonomian di sektor lain,” ucap Tri Satiyana. (Heri)
