Gunungkidul – OnlineNews | Kepala Desa Kedungpoh Dwiyono dan Jumawan Kepala Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, secara bersamaan melerai konflik Kelompok Tani HKm Wonorejo, Senin, 2 Maret 2020. Hasilnya ‘final’, bahwa Wardoyo, Ketua HKm Wonorejo diseret ke ranah hukum.
“Siapa sing salah, seleh. Tidak perlu takut disidik Polisi,” ujar Kades Dwiyono, di Balai Desa Kedungpoh, (2/3/20).
Dia menyatakan hal itu, karena Wardoyo tidak menunjukkan itikad baik untuk segera membayar kepada ratusan anggota yang kayu jati hasil penebangan di lahan HKm telah dijual ke CV Jaya Abadi tahun 2019 silam.
Jumawan, Kades Katongan, mencoba mengubah suasana, supaya pengurus dan anggota berembuk dengan kepala dingin, tetapi gagal.
Anggota Wonorejo Unit Nglorog dan Unit Kepuhsari, nyaris naik pitam, ketika Wardoyo minta mundur satu hari untuk menjawab bisa dan tidaknya membayarkan hak-hak anggota.
“Saya harus berembuk dengan pengurus yang lain dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,” ujar Wardoyo gemetar, di sela teriakan anggota.
Sementara itu, pada kesempatan pertemuan, dia mengajak Sekretaris, Bedahara, juga pengurus yang lain, kecuali Jamin, sekaku Ketua Team Penebangan, berhalangan hadir karena sakit.
Permintaan mundur sehari ditolak, termasuk catatan keuangan karena dianggap tidak memenuhi standar pelaporan.
Basuki Rahmat didukung ratusan anggota menyatakan, berencana konsultasi dengan Slamet,S.Pd. MM untuk menyiapkan laporan Polisi.
“Inti aduan, Wardoyo diduga menggunakan uang ratusan anggota. Yang bisa membongkar hal itu hanya polisi. Kami tidak mampu menanganinya,” tegas Basuki Ramat.
Pertemuan 3 jam lebih hari itu dihadiri Kepala Bidang Daerah Hutan (BDH) Karangojo, Hermiyanto. Ketika diminta sumbang pikir, dia memilih tidak berkomentar.
Bambang Wahyu Widayadi
