SURABAYA – OnlineNews | Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur ( DPD PDIP Jatim) rencananya akan menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) pada Selasa (18/02/2020).
Rakerda mengacu pada tema Rakernas I yang diselenggarakan DPP di Jakarta sebulan lalu, yakni Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional.
“Kami mengundang perwakilan pengurus tingkat cabang, seluruh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI Dapil Jatim, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Sekretaris DPD PDIP Jatim Dr Sri Untari Bisowarno, Minggu (16/02/2020).
Rakerda menghadirkan pihak luar partai sebagai pembicara. Diantaranya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian atau lebih dikenal dengan Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BKMG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dari pihak Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi SH MHum menyampaikan, Rakerda lebih banyak membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat luas, meski ada juga pembahasan internal soal konsolidasi partai.
“Untuk pembahasan eksternal diantaranya soal ancaman bencana yang masih terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian ada sesi tersendiri untuk membahas potensi perekonomian masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” katanya.
Urusan kebencanaan, menjadi perhatian khusus partai. Apalagi pada 2019 lalu, kemarau panjang menyebabkan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan sehingga banyak warga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Demikian pula soal banjir dan tanah longsor yang masih terjadi di beberapa tempat.
UMKM juga menjadi topik pembahasan tersendiri. Di Jawa Timur, UMKM khususnya pada usaha makanan dan minuman menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun masih butuh penguatan agar lebih berdaya saing tidak saja pada tingkat lokal, tetapi diharapkan hingga tingkat nasional maupun internasional.
“Tema kerakyatan lebih banyak mewarnai pembahasan dalam Rakerda. Sebab bagi PDI Perjuangan, setelah kekuasan di eksekutif dan legislatif berhasil diraih, maka harus digunakan untuk menghasilkan kebijakan politik yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Kusnadi. (Yudhie)
