SURABAYA – OnlineNews | Rencana pemerintah dalam pengadaan kereta gantung di Gunung Bromo, Tengger Jawa Timur ditolak oleh beberapa pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim).
Penolakan dilakukan karena hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pelaku usaha yang selama ini dikelola oleh warga setempat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi mengatakan, selama ini di Bromo Tengger menggunakan tranportasi kuda, dan komunitas jeep.
“Jika ada kereta gantung tentunya akan menganggu wisata di sana,” ujarnya, Senin (17/02/2020).
Mahdi mengatakan kawasan Bromo Tengger sebenarnya adalah kawasan konservasi edukasi sehingga perlu dijaga kelestariannya.
Sementara itu, terkait keberadaan kereta gantung masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 80/2019, Mahdi memastikan bahwa dalam Perpres tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Jadi kereta gantung bukan bagian infrastruktur sehingga kami menolaknya,” jelasnya. (yudhie)
