SURABAYA – OnlineNews | Sebanyak 14 unit mobil dinas (Mobdin) baru hasil dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan APBD tahun 2020, akan dibagikan ke pejabat eselon II dan sejumlah pejabat eselon III, berupa mobil dinas baru jenis minibus senilai 4 miliar.
Dalam keterangan RKA tersebut, masuk dalam nomenklatur program pelayanan kesekretariatan di kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian.
Dalam RKA tersebut yang tercantum di kode rekening 5.2.3.03.01, tersedia anggaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 4.090.000.000,00 untuk penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana antara lain, Pertama, 1 unit kendaraan dinas pejabat eselon II jenis minibus 2000 cc senilai Rp 450.000.000,00. Mobil Dinas Eselon II ini biasanya diperuntukkan sebagai kendaraan pejabat setingkat Kepala Dinas.
Kemudian, 13 Unit Kendaraan Dinas Pejabat eselon III Jenis Minibus 1500 cc senilai masing-masing Rp 280.000.000,00, untuk digunakan pejabat setingkat Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Dewi J Putriani menyatakan, Dinas Kehutanan memang perlu membeli mobil dinas baru untuk kelancaran tugas, karena mobil dinas yang sebelumnya dipakai sudah dalam kondisi tidak layak.
“Rencana pengadaan mobil dinas senilai 4 miliar tersebut, sudah dikonsultasikan dan atas persetujuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim,” terangnya, Minggu (09/02/2020).
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin menyampaikan, pihaknya berharap Dinas Kehutanan Jatim sebaiknya melakukan efisiensi terhadap belanja kendaraan mobil dinas. Karena nilai sebesar itu harus setara dengan tingkat kebutuhan dan urgenitasnya.
“Selama sebagai penunjang kerja, apakah benar karena kendaraan yang ada sudah tidak layak lagi? Atau memang dibutuhkan karena kekurangan kendaraan operasional,” tanya Amar Saifudin.
Amar mengatakan, sejauh ini belum mengetahui adanya rencana pengadaan kendaraan di Dinas Kehutanan senilai 4 miliar tersebut. Pihaknya juga belum tahu kendaraan jenis apa yang mereka mau beli.
“Waktu hearing pembahasan APBD kemarin kita tidak sampai pada poin tersebut, tapi lebih ke bagaimana peran Dinas Kehutanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, hutan sebagai penunjang ekonomi di Jawa Timur,” tandasnya. (Yudhie)
