SURABAYA – OnlineNews | Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lambat. Selain karena banyaknya muncul masalah domestik, perhatian pemerintah terhadap UMKM dan koperasi di Indonesia dinilai sangat kurang.
Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Bambang Haryo, saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (09/02/2020).
“Pertumbuhan ekonomi harusnya bisa pesat bila pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat serta memberdayakan UMKM dan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional,” jelasnya.
Bambang mengatakan, kepedulian pemerintah terhadap UMKM dipertanyakan setelah anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dipangkas hampir separuh dari pemerintahan sebelumnya, menjadi 970 miliar pada tahun 2020.
“Dinamika global merupakan keniscayaan dan dihadapi oleh semua negara, termasuk Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, yang mungkin dilakukan pemerintah adalah membenahi masalah domestik dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dinamika global, seperti perang dagang AS-China dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), justru bisa memberikan dampak positif dan momentum bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional jika pemerintah lebih jeli.
“Negara-negara lain di Asia Tenggara bisa mendapat manfaat dari dinamika global itu sehingga pertumbuhan ekonomi mereka naik, mengapa Indonesia tidak bisa?,” kata Bambang.
Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya 5,02%, jauh di bawah target 5,3% dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yakni 5,17%.
Sejak masa pemerintahan 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi belum pernah tembus 5,2%. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,01% bahkan sempat turun menjadi 4,88% pada 2015. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 5,17%.
“Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, berdasarkan data Bank Dunia dan ADB, mereka mampu tumbuh di atas 6% pada 2019, yakni Vietnam 6,97%, Kamboja 7%, Filipina 6,5%, Myanmar 6,6%, dan Laos 6,5%,” bebernya. (Yudhie)
