DPRD Jatim Curiga Kepentingan Lain di Balik Kebijakan Pemangkasan Pupuk

  • Whatsapp
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto.

SURABAYA – OnlineNews | Kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan), memangkas 50% jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Jawa Timur di Tahun 2020 menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi B Dewan Jatim Noer Soetjipto mengatakan, pihaknya curiga ada kepentingan lain oleh pemerintah, yakni akan mendatangkan beras import.

Muat Lebih

“Bisa saja, pemerintah sengaja mengurangi pupuk subsidi dengan harapan produksi padi turun, selanjutnya pemerintah akan mendatangkan beras import,” ujar Noer Soetjipto, Kamis (06/02/2020).

Menurutnya, kalau produksi padi turun, ada kesempatan pemerintah untuk mendatangkan beras import. Hal itu, tentu akan merusak perekonomian petani di Indonesia, khususnya di Jatim.

“Pemerintah harus peka terhadap kondisi petani. Apa tujuan Menteri Pertanian memotong subsidi pupuk,” tuturnya.

Noer mengatakan, pengurangan kebutuhan pupuk subsidi 50 persen mengancam produksi pangan di Indonesia, khususnya di Jatim.

“Target Menteri Pertanian utnuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia masih kami pertanyakan. Semua itu tak akan berhasil kalau sarana produksinya tidak ada,” tukasnya.

Kalau kebutuhan pupuk kimia dikurangi 50 persen, lanjut Noer, bagaimana tanaman padi bisa berbuah kalau energinya tidak ada.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) membuat kebijakan terkait jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan untuk Provinsi Jawa Timur di Tahun 2020.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, memangkas alokasi pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur hingga mencapai 50%. (yudhie)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *