JAKARTA – OnlineNews | Pengusaha muda berhak terlibat kemitraan, baik kemitraan pengusaha muda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan investor.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, Rabu (15/01/2020) lalu.
Terkait hal tersebut, Bustan Pinrang pengamat ekonomi mikro/ekonomi kerakyatan mendukung Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi besar bagi pengusaha muda.
Menurutnya, jika pengusaha muda diberi porsi besar, maka akselerasi ekonomi akan mudah tercapai dan memberikan nilai pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% lebih.
“Pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di 5% disebabkan sektor ekonomi riil atau ekonomi belum berjalan maksimal,” katanya Jumat (17/01/2020).
Bustan mengatakan, para pengusaha muda kebanyakan pengusaha start up, tentu mereka lebih banyak di ekonomi mikro IKM, UKM dan UMKM, sehingga mereka wajib diberi porsi besar.
Dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi tersebut, nantinya BUMN bisa berbagi pekerjaan dengan para pengusaha muda, sesuai harapan Jokowi agar pengusaha muda diberikan kesempatan yang lebih besar.
“Pernyataan Jokowi tegas dan sudah tepat. Jangan sampai pekerjaan yang ada, dikerjakan oleh anak cucu perusahaan BUMN saja. Ke depan pihak swasta, pengusaha muda harus terlibat,” tegasnya.
Direktur PT Pinrang Mall Sejahtera ini menyatakan, hari ini BUMN memiliki aset sebesar 2.400 triliun, lebih besar daripada APBN yang berkisar 2.200 triliun. Karena itu sudah saatnya menumbuhkan pengusaha muda untuk lebih berperan dan berkarya.
“Pernyataan Jokowi harus bisa dibuktikan dengan mengawal pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Dan pengusaha yang menengah menjadi besar,” ujarnya.
Menurut Bustan, inilah tantangannya, melihat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang berlatar belakang pengusaha muda.
Dalam hal investasi, Jokowi sudah mengangkat mantan Ketua Umum Hipmi periode sebelumnya, Bahlil Lahadalia, sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Portofolio yang dipegang oleh BKPM mencapai sekitar 800-900 triliun. Sehingga, sudah sewajarnya investasi yang datang ke Indonesia dimitrakan dengan pengusaha muda dan pengusaha lokal.
Selain itu, Presiden juga akan memberikan pelayanan kepada investor sebagai komitmen untuk memberikan kemudahan investasi yang masuk ke Indonesia.
Mengutip perkataan Jokowi, ada investasi sebesar 780 triliun telah masuk di dalam negeri dan menyusul kurang lebih 2.200 triliun rupiah juga sudah di dalam negeri.
Kegagalan komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai, sehingga investor tidak bisa memulai usahanya.
“Saya kira Presiden lewat Kepala BKPM harus terjun langsung ke bawah untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada,” imbuhnya. (red/ag)
