JAKARTA – OnlineNews.id | Kabupaten Gunungkidul meraih penghargaan Swasti Saba Wistara. Merupakan penghargaan tertinggi dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Tahun 2019.
Penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Gedung C, Jakarta, Selasa (19/11).
Mewakili Badingah, Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menyampaikan, tahun 2019 merupakan keenam kalinya Kabupaten Gunungkidul ikut serta dalam penyelenggaraan KKS.
“Dimulai sejak 2009, Gunungkidul berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Padapa, tahun 2011 memperoleh Swasti Saba Wiwerda,” bebernya.
Kemudian mulai 2013 hingga 2019 sudah yang keempat kalinya Kabupaten Gunungkidul mendapatkan penghargaan Swasti Saba kategori Wistara, dengan klasifikasi pengembangan untuk tuju tatanan terpilih yakni, kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, kehidupan sosial yang sehat.
Immawan berharap kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, adalah sehat secara jasmani, rohani, dan spiritual.
“Dengan penghargaan yang berhasil diraih kali ini, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran dalam hal kesehatan,” ucap Immawan.
Sementara itu, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori sekaligus ketua panitia penghargaan KKS 2019 menuturkan, dalam kegiatan kolaborasi antara Kemendagri dan Kemenkes terdapat peningkatan dalam pengusulan dokumen KKS.
“Jika tahun 2017 terdapat 173 Kabupaten/Kota, pada tahun 2019 ini terdapat 202 Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Dengan jumlah yang meningkat tersebut, pada akhirnya ditetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan KKS tahun 2019 yaitu terdapat 6 Provinsi pembina KKS terbaik, 88 Kabupaten/Kota menerima Swasti Saba Wistara, 29 Kabupaten/Kota Wiwerda, 60 Kabupaten/Kota Swasti Saba Padapa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D menyebutkan, masalah kesehatan dan penanganannya merupakan ukuran keberhasilan sebuah pembangunan. Sebab, pembangunan yang dikatakan sukses dan berhasil tak luput dari masalah kesehatan masyarakatnya.
“Ada empat aspek untuk menunjang sebuah Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi kategori sehat, diantaranya street security, infrastructure security, digital security, dan health security,” bebernya.
Menurut Tito, keempat variabel tersebut juga perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
Mendagri menekankan, pencegahan atau upaya preventif sangat diperlukan dan lebih baik dari penindakan. Untuk itu, berkaitan dengan health security, kepala daerah diminta untuk melakukan kegiatan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan sebagai upaya preventif.
“Tak hanya itu, saya minta Kepala Daerah juga memiliki leadership, kemauan dan kemampuan yang mumpuni untuk mengelola Kabupaten/Kotanya menjadi lebih sehat dan ramah untuk warga masyarakatnya,” tandasnya. (red)
