JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Antariksa Inggris (UKSA), dan Inmarsat menyepakati penutupan proyek Program Kerja Sama Internasional (IPP): “Rancangan dan implementasi solusi teknologi inovatif untuk pengembangan praktek perikanan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia” pada Selasa (3/9) di Kantor KKP, Jakarta.
Dibiayai oleh UKSA, proyek IPP yang bertujuan untuk mengoptimalkan teknologi mobile satellite guna memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia ini telah berjalan selama 2,5 tahun terakhir (2017-2019). Proyek ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris, yang saat itu didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada April 2016.
Proyek IPP dimulai pada bulan April 2017 melalui uji coba manfaat dan tantangan sistem monitoring kapal (VMS) di 200 kapal perikanan berukuran 10 – < 30 GT, yang saat ini belum wajib menggunakan VMS.
“Uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, keselamatan, dan standar hidup komunitas nelayan Indonesia. Dengan mengatasi kesenjangan digital antara operasi penangkapan ikan skala besar dan kecil, kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Plt. Dirjen PSDKP Agus Suherman dalam sambutannya.
Sementara itu, penerapan teknologi modern berbasis satelit ini secara bersamaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan KKP dalam menangani penangkapan ikan ilegal (IUUF) di perairan Indonesia. Efektivitas dari monitoring VMS ini telah memperkuat pengawasan, keamanan, produktivitas, dan mendukung kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan, aman, dan menguntungkan.
“Tak hanya itu, proyek ini juga dirancang untuk mengembangkan fitur-fitur layanan tambahan pada VMS, serta mengembangkan prototipe terminal VMS murah (low cost VMS) yang diproduksi di Indonesia,” jelas Agus.
