Forum Bisnis Indonesia-Kuwait ini dihadiri lebih dari 60 pengusaha kedua negara khususnya sektor UMKM yang melibatkan sektor Migas, Digital dan e-commerce, Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Pendidikan, Retail, Keuangan Syariah, UKM, Konstruksi, Jasa, Pakaian Muslim, dan Pariwisata.
Forum bisnis ini menghasilkan beberapa kesepakatan bisnis di bidang perikanan, komoditi, digital research untuk UMKM dan E-Commerce, Big Data & Teknologi Artificial Intelligince (AI) senilai sekitar 13 juta dollar.
Forum bisnis yang digelar merupakan tindaklanjut instruksi Presiden RI untuk menjadikan KBRI sebagai garda terdepan upaya Indonesia untuk menarik investasi dan mendorong ekspor.
Selain menghadiri Forum Bisnis, Menlu Retno juga melihat gelaran Indonesia Labour Market yang mempertemukan Perusahaan Pengirim tenaga Kerja Profesional dengan Perusahaan Penerima Tenaga Kerja professional di Kuwait. Saat ini tenaga kerja professional Indonesia diminati di bidang kesehatan seperti perawat, minyak dan gas baik sebagai teknisi atau engineers, Information Technology maupun di bidang hospitality seperti perhotelan, restaurant dan SPA.
Dalam kunjungan ke Indonesia Labour Market, Menlu RI bertemu dengan 5 perusahaan besar di Kuwait yang menyalurkan tenaga kerja professional dari berbagai negara. “Saya titip agar tenaga kerja professional Indonesia dapat lebih banyak lagi bekerja membangun Kuwait” tutup Retno.
Kemarin, Menlu Retno juga meresmikan MIGAS Corner di KBRI Kuwait. Dimana para investor sektor energi khususnya dari Timur Tengah cukup hadir di KBRI untuk melihat langsung potensi eksplorasi sektor hulu migas di Indonesia. Menlu juga bertemu dengan CEO Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), Shaikh Nawaf Al-Sabah membahas perluasan investasi Kuwait di sektor minyak dan gas di Indonesia, baik di hulu ataupun hilir migas dan petrokimia.
Kuwait adalah salah satu mitra energi terbesar Indonesia, dengan nilai impor migas dari Kuwait mencapai $ 214 juta (2018). Nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari $ 403 juta (2018). (*)
Kementerian Luar Negeri RI
